Neraca Perdagangan Indonesia Masih Defisit Akibat Migas

[15 Nov] Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga Oktober 2019 masih mengalami defisit sebesar US$1,79 miliar. Hal ini berarti hingga Oktober 2019, di tahun ini Indonesia masih lebih sering impor ketimbang ekspor.

Meski demikian, BPS mencatat angka ini lebih kecil daripada defisit neraca perdagangan Indonesia pada periode yang sama setahun sebelumnya. Pada Januari sampai Oktober 2018, besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$5,57 miliar dolar.

“Pergerakan surplus atau defisit neraca perdagangan pada sepanjang 2019 ini relatif lebih datar dibanding 2018. Secara rata-rata, jumlah surplus atau defisit pada 2018 relatif lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Kepala BPS, Suhariyanto dalam paparannya di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (15/11).

Berdasarkan data BPS, selama empat bulan terakhir nilai surplus atau defisit rata-rata berada US$163,9 juta atau kurang dari itu. Sedangkan periode yang sama 2018, diketahui pada Oktober 2018 defisit US$1,75 miliar dan pada Juli 2018 defisit sebesar US$2,01 miliar.

Jika dibedah, maka nilai ekspor migas (minyak mentah, hasil minyak dan gas) Indonesia pada Januari hingga Oktober 2019 ialah mencapai US$10,3 miliar, sementara besarnya impor migas mencapai US$17,6 miliar, yang membuat terjadi defisit di sektor migas mencapai US$,2 miliar.

Sumber: BPS

Adapun besarnya ekspor nonmigas Indonesia mencapai US$128,7 miliar, sedangkan besarnya impor nonmigas mencapai US$123,3 miliar. Dengan demikian, di sektor non migas neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$5,5 miliar.

Tiga mitra dagang Indonesia yang mencatatkan surplus terbesar untuk neraca perdagangan Indonesia ialah Amerika Serikat (US$7,7 miliar), India (US$6,1 miliar) dan Belanda (US$1,8 miliar). Sementara mitra dagang yang mencatatkan defisit ialah Australia (2 miliar), Thailand (US$3,2 miliar) dan China (US$15,2 miliar).


Tarif Impor

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto juga mengatakan pengaruh kebijakan penerapan tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah terhadap impor tidak bisa disamaratakan tetapi harus dilihat dampaknya untuk setiap komoditas.

"Saya tidak bisa menentukan bagaimana tarif mempengaruhi neraca perdagangan, karena pengaruh tarif ke setiap komoditas itu berbeda. Peningkatan atau penurunan bisa terjadi karena beragam faktor,” katanya seperti dilansir Antara, Jumat (15/11).

ceknricek

Jumlah Impor Minyak Indonesia Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

[9 Sept] Indonesia tidak hanya mengandalkan produksi minyak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), tapi juga impor. Lantas, berapa jumlah impornya?

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, kebutuhan BBM dalam negeri sebesar 1,3 juta barel per hari (bopd) di tahun 2017. Lanjutnya, kebutuhan BBM itu dipenuhi dari produksi minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah, dan impor BBM.

Jelas Arcandra, untuk produksi minyak mentah sebanyak 525 ribu bopd atau sekitar 59% berasal dari dalam negeri. Minyak mentah dari impor sendiri sebesar 360 ribu bopd atau mengambil porsi 41%. Secara total, jumlah minyak mentah yang diproduksi mencapai 885 ribu barel bopd.

Namun, minyak mentah ini tak semuanya menjadi BBM. Menurut Arcandra, setelah masuk kilang, minyak mentah yang menjadi BBM sebesar 680 ribu bopd.

"Nah, dari kilang ini apakah 885 ribu bopd akan menghasilkan semuanya produk yang punya valuenya? Enggak, ini menghasilkan sekitar 680 ribu barel produk, produknya gasoline, gasoil, avtur dan lain-lain. Yang punya value di atas harga ICP 680 ribu barel. Kebutuhan kita berapa, kebutuhan kita sehari itu sekitar 1,3 juta barel per hari, kita produksi 680 ribu," terang Arcandra kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan di Kementerian ESDM, Jumat (7/9/2018).

Tentu, jumlah BBM yang diproduksi itu masih belum memenuhi kebutuhan BBM nasional sebesar 1,3 juta bopd. Sisanya, kata dia, dipenuhi dari impor BBM atau bukan minyak mentah lagi. Jumlah BBM yang diimpor sendiri sebesar 370 ribu bopd. Selanjutnya, untuk memenuhi pasokan BBM, Indonesia juga memanfaatkan biodiesel atau BBM yang berasal dari sawit sebesar 50 ribu bopd.

"Impor BBM kita 370 ribu bopd. Ini ditambah ini, kemudian 2017 FAME ada, biodiesel dari CPO, ini hanya menyumbang 50 ribu per day. Kalau ditotal jumlahnya 1.100 ribu (1,1 juta) bopd ini yang dihasilkan Pertamina, dari kilang sendiri, dari impor, jadi Pertamina memenuhi 1.100 ribu sisanya siapa? Badan usaha lain non-Pertamina. Sisanya badan usaha lain menyumbang 235 ribu bopd. Jadi kalau kita total kebutuhan kita sehari-hari 1.335 ribu (1,335 juta) bopd," jelas Arcandra.

Dengan demikian, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebesar 360 ribu bopd dan 370 ribu bopd BBM. "Ini neraca kita sehari-hari, kita butuh impor BBM 370 ribu, kita impor crude 360 ribu, imbang antara impor BBM dan crude," tutupnya.


Menjadi Net Importir Sejak 2004

Lain dahulu lain sekarang, mungkin ungkapan itu pas untuk melukiskan kondisi industri minyak dan gas ( migas) Indonesia. Kalau dahulu pada era Orde Baru berkuasa, negeri ini terkenal sebagai produsen dan eksportir utama minyak di dunia, maka sekarang malah sebaliknya.

Ya, pada masa Soeharto berkuasa negeri ini memang masuk dalam jajaran negara penghasil minyak terbesar di dunia. Data BP World Statistic pada 2012 mencatat kalau produksi minyak bumi Indonesia pernah mencapai 1,65 juta barrel per hari pada 1977.

Capaian itu, membuat republik ini masuk dalam jajaran 11 negara produsen minyak terbesar di dunia. Saat itu, Indonesia sebagai anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak ( OPEC) pun memiliki pengaruh yang lumayan besar.

Dari segi pendapatan negara, industri migas nasional kala itu juga memberikan sumbangan yang besar kepada penerimaan nasional. Hasil riset Reforminer Institute menyatakan, pada medio 1970-1990 sektor migas memberikan sumbangan 62,88 persen terhadap penerimaan negara. Nilai ekspor migas Indonesia pun mencapai 20,66 miliar dollar AS.

Namun kini, kenyataan berkata lain. Republik ini malah harus mengimpor minyak bumi untuk menyokong kebutuhan energi. Hal tersebut, dilakukan karena Indonesia sudah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan minyak nasional. Bahkan, sejak tahun 2004, Indonesia telah menyandang status sebagai net importer minyak.

detik, kompas

First Indonesia Electric Motor Show, Ada Apa Saja?

[4 Sept] Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 menjadi ajang khusus pameran dan seminar tentang kendaraan listrik pertama kalinya berlangsung di Indonesia dengan mengusung tema "Electric Vehicle for Smart Transportation".

Pagelaran ini resmi dibuka di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/9/2019), dan bakal berlangsung di dua lokasi berbeda, yaitu Kartika Expo Balai Kartini Jakarta, pada 4-5 September 2019 dan di Kantor BPPT Serpong pada 7 September 2019.

"Mempunyai misi untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa penggunaan kendaraan yang bersifat ramah lingkungan sudah sepatutnya mendapat tempat di masyarakat. Respon positif dan antusias masyarakat secara luas, saya harapkan dapat tercermin dalam kegiatan ini," jelas Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza saat pembukaan acara.

“Sejak diterbitkannya Perpres No 55 Tahun 2019 BPPT dan beberapa Kementerian menyambut baik tentang sosialisasi mengenai kendaraan listrik,” katanya.

Acara ini didukung oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan, PLN (Persero,) dan Pertamina (Persero).

"BPPT menggelar acara ini seiring dengan fungsi dan peran BPPT, sebagai lembaga pemerintah untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah juga swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi Pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi," kata Hammam.

“Kami juga melakukan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri sebagai wujud nasionalisme dan kemandirian kita dalam membangun industri nasional dengan TKDN yang tinggi,” sambungnya dalam pembukaan IEMS 2019 (4/9/2019).


Daftar Peserta Pameran

Sejumlah 45 exhibitor IEMS 2019 yang diikuti kementerian, BUMN, industri komponen pendukung, serta para pelaku industri otomotif merek ternama. Seperti Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mercedes Benz, Tesla, Wuling, DFSK, Hino, Honda, Yamaha, Gesits, Viar, United Bike, Selis, Amdes, Blue Bird dan Grab.

Peserta akademis datang dari UGM, ITS dan STT-PLN.

Selain itu, pameran ini melibatkan komunitas KendaraanListrik.net yang juga memajang berbagai kendaraan hasil rakitan dari para anggota.

Pameran ini juga menyuguhkan seminar, sharing knowlege, dan pengenalan produk kendaraan listrik secara lebih mendalam.


Ditutup Konvoi Kendaraan Listrik dari Jakarta Menuju Serpong

Beralih dari Balai Kartini Jakarta, gelaran IEMS 2019 pada 7 September 2019 dilanjut dengan konvoi bersama menggunakan berbagai jenis kendaraan listrik dari Kantor BPPT Thamrin Jakarta menuju Kantor BPPT Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Peserta konvoi dengan total 69 unit yang terdiri dari kendaraan listrik yang terdiri dari 18 mobil listrik, 10 motor listrik dan 41 sepeda listrik yang akan diajak untuk menyaksikan teknologi fast charging station, Battery Testing Lab, hingga test drive kendaraan listrik.

Acara ini juga sekaligus menjadi garis finish dari perjalanan Tim Jambore Raily Mobil Listrik ITS Surabaya Jakarta. Jambore tersebut merupakan rally kendaraan listrik melewati Jalur Selatan sejauh 800 km dari Surabaya menuju Jakarta yang dimulai pada 28 Agustus 2019 lalu.

detik, tempo, kompas

Tahun 2025 di Indonesia Target Mobil Listrik yang Beredar 20 Persen

[28 Aug]  Pemerintah saat ini tengah menggarap peraturan terkait mobil ramah lingkungan. Diharapkan dengan adanya regulasi tersebut, pasar mobil listrik di Tanah Air bisa berkembang pesat. Untuk itu, Pemerintah menargetkan bahwa sebanyak 20 persen mobil yang beredar di Indonesia pada 2025 haruslah mobil listrik.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan untuk mobil listrik sudah buatkan roadmapnya yang disebut low cost emision vihicle, ini adalah kendaraan bermotor yang km/liter di atas 30 km per liter, salah satu pengembangannya yaitu mobil hibrid listrik. Targetnya di 2025 20 persen dari seluruh mobil yang beredar itu basisnya listrik.

"Sekarang kami sedang siapkan regulasinya, termasuk bea masuk kendaraannya. Kementerian Perindustrian sudah bicara dengan Gaikindo dan pas waktu pameran kemarin beberapa prototipe sudah di pamerkan publik. Dan kita akan ada uji coba 10 kendaraan listrik yang akan dibagikan ke kementerian lain, termasuk Kementerian perhubungan dan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, dengan tujuan prototipe ini bisa di tes dan regulasinya kami siapkan, karena jumlah suplier dan industri penunjang elektrik vihicle ini lebih kecil dari para industri motor saat ini, sehingga perlu kesiapan seperti teknologi baterai dan motor induksinya," jelas Airlangga di Sumatera Barat, akhir pekan kemarin.

Menperin menjelaskan pengembangan mobil listrik di Indonesia harus diawali dengan teknologi baterai, motor induksi, dan piranti lunak (software). Selain itu, agar kompetitif, dibutuhkan keringanan buat pelaku industri agar bisa terjangkau konsumen.

"Saya memastikan proyek mobil listrik sudah ada di dalam peta jalan pemerintah untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia. Kemenperin mencatat, hingga saat ini, populasi mobil listrik di dunia sekitar 4 juta unit dan diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 10 juta unit," paparnya.

Menteri Airlangga mengungkapkan pengembangan mobil listrik dilakukan untuk mendorong industri otomotif menghasilkan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi bagaimana mendorong industri yang sudah ada mau masuk ke dalam produksi kendaraan listrik. Kan sudah ada industrinya. Kalau harus produksi mesin listrik, harus pakai mesin berbeda. Kami minta mereka (produsen) pelajari teknologinya, kira-kira butuh satu waktu.

"Infrastruktur mobil listrik sebagian teknologi menggunakan motor kecil di dalam kendaraan itu sendiri, sehingga self generating power. Jadi infrastruktur luarnya seminimal mungkin. Kedua, ada teknologi Rapid charger, seperti ponsel di-charger jadi bisa di charger di garasi masing-masing dan itu long ranger antara 200-300 km," jelasnya.

Untuk batasan harga, Airlangga mengatakan akan kita lihat nanti, karena mobil mempunyai spesifikasi dan berbagai macam tipe dan tenaganya setara dengan horse power kilowatt jadi masalah harga Tapi nanti tergantung masing-masing (produsen).

Sebelumnya, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga para pengusaha otomotif, di Bali pada 24 Agustus 2017 lalu untuk membahas pengembangan mobil listrik.

Dalam rapat tersebut, Jonan mematangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pengembangan mobil listrik."Yang dibahas rancangan Perpres mengenai percepatan pengembangan mobil listrik. Yang hadir ada dari BPPT, Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemeristekdikti, produsen mobil, perguruan tinggi," kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji.

Dalam Perpres akan diatur insentif-insentif untuk mobil listrik, uji kelaikannya, registrasi kendaraan, penyediaan Stasiusn Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan sebagainya. "Isi aturannya, bagaimana mempercepat pengembangan mobil listrik, bagaimana ketentuan teknisnya terkait uji kelaikan, registrasi kendaraan, infrastruktur pengisiannya atau SPLU," ujar Teguh.

Dalam pertemuan ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan dukungan untuk percepatan kendaraan listrik untuk sektor transportasi. "Gaikindo siap untuk melaksanakan isi dari Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan untuk percepatan kendaraan listrik untuk transportasi. Kan Gaikindo sudah punya macam-macam produk mobil listrik tinggal masalahnya kapan mau dibawa ke sini dengan harga yang terjangkau. Dan kalau mau di produksi di Indonesia jumlah itu diperhitungkan dan dari kami sendiri itu inginnya diproduksi sendiri bukan impor CBU-nya," ujar Sekjen Gaikindo, Kukuh Kumara.

Dalam pengembangan mobil listrik ini, lanjut Kukuh, Indonesia bersaing dengan Thailand yang juga saat ini sedang melakukan hal yang sama.

neraca

Demi Kebutuhan Baterai Lokal Indonesia Pemerintah Percepat Larangan Ekspor Bijih Timah

[23 Aug] Harga nikel dunia di London Metal Exchange (LME) naik 7 persen pada penutupan perdagangan Kamis (8/8) lalu.  Kontrak nikel tiga bulan naik hingga USD 16.690 per metrik ton di awal sesi, tetapi  berhasil ditutup USD 15.880 per ton atau masih naik 7,2 persen dari hari sebelumnya.

Dikutip dari The Wall Street Journal, kenaikan tertinggi ini terjadi seiring dengan merebaknya rencana pemerintah Indonesia yang bakal mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel. Berdasarkan aturan, seharusnya rencana pelarangan eskpor bijih nikel baru berjalan pada 2022. Namun pemerintah ingin mempercepatnya menjadi Oktober 2019.

Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP No.1/2017), pemerintah mengizinkan ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen sampai 2022. Sebenarnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) melarang ekspor mineral mentah. Hanya mineral yang telah diolah dan dimurnikan yang boleh diekspor.

Hal ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tak lagi hanya mengekspor komoditas mentah yang tak bernilai tambah dan harganya fluktuatif.

Namun pemerintah memberi relaksasi kepada perusahaan-perusahaan tambang yang sedang membangun smelter nikel. Harapannya, penambang nikel punya tambahan dana untuk membangun smelter dari hasil ekspor. Kini pemerintah berencana kembali menutup sepenuhnya ekspor bijih nikel, termasuk yang berkadar rendah.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, langkah itu diambil untuk menarik investor ke Indonesia. Luhut ingin banyak perusahaan yang mengolah bijih nikel menjadi feronikel.
Dengan begitu, harga jualnya lebih tinggi. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri juga bakal menolong industri manufaktur dalam negeri yang membutuhkan bahan baku ini.

Pemurnian nikel menjadi feronikel juga penting dilakukan di dalam negeri sebab merupakan bahan baku untuk pembuatan baterai listrik dalam bentuk stainless steel yang saat ini mulai dikembangkan di Indonesia, misalnya di Morowali.

"Seperti saya jelaskan dalam (situasi) trade war (perang dagang), kita perlu menarik investor sebanyak mungkin. Pada 2021 kita akan jadi produsen stainless steel terbesar di dunia, kita bangun value chain di Morowali dan di Wesabe sana," kata Luhut.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyatakan dukungannya agar pemerintah mempercepat larangan ekspor nikel. Hal itu akan memberi kepastian bagi para investor yang sudah membangun smelter, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Gara-gara pemerintah melonggarkan ekspor nikel, menurut AP3I, smelter-smelter di dalam negeri jadi kekurangan bahan baku. Padahal uang yang dikeluarkan untuk membangun smelter tak sedikit.

"Ini harus dipercepat, ini sudah dosa lama. Smelter-smelter yang sudah datang ke Indonesia merasa bahan baku kurang karena nikel dikapalkan (ekspor) mentah-mentah," tegas Pendiri AP3I Jonatan Handojo kepada kumparan.

Ia berpendapat, pelonggaran ekspor nikel tak akan membuat penambang-penambang kecil membangun smelter. Nyatanya, harga bijih nikel tak sebanding dengan biaya investasi untuk membangun smelter. Menurut dia, sampai kapan pun penambang-penambang itu tak akan membangun smelter meski ekspor nikel sudah dilonggarkan.

"Harga nikel itu USD 22 per ton, biaya bangun smelter USD 100 juta. Mau ekspor bijih nikel berapa banyak? Kan enggak masuk akal. Itu (jual bijih nikel untuk biaya bangun smelter) alasan saja. Akal-akalan pengusaha yang enggak punya uang untuk bikin smelter. Sekarang sudah dilonggarkan, enggak ada smelternya kan? Mereka cuma jual tanah air (bijih nikel) saja," ujar Handojo.


Seberapa Banyak Nikel di Indonesia?

Berdasar data, nikel tergolong sebagai komoditas logam strategis. Indonesia sendiri merupakan eksportir nikel nomor 6 dari 10 negara produsen nikel terbesar di dunia pada 2016. Potensi cadangan nikel paling banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Potensi cadangan nikel RI menguasai 23,7% cadangan dunia, dengan total cadangan sebanyak +9 miliar metric ton.

Berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah izin pertambangan baik eksplorasi dan produksi nikel di 7 provinsi tercatat sebanyak 1.278 IUP. Per Mei 2019, berdasar data rekonsiliasi ditjen minerba total IUP Nikel tercatat sebanyak 281 IUP.

kumparan, cnbc indonesia

Di Indonesia Cicil Mobil Listrik 3.5% Per Tahun, Dengan Tenor 6 Tahun

[23 Aug] Pemerintah akan memberikan insentif pada pembelian mobil listrik. Salah satunya adalah pemberian kredit pembelian mobil listrik dengan bunga ringan yaitu 3,5 persen.

Sirektur Jenderal Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian Harjanto menyatakan kredit ini sudah dikerja samakan dengan salah satu bank pelat merah, BRI.

"Dukungan lainnya kredit khusus kendaraan listrik, kita kerja sama dengan BRI," kata Harjanto di Hotel Le Meridien, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Harjanto menjabarkan kredit tersebut diberikan waktu cicilan selama 6 tahun. Cicilan tersebut dipatok bunga

"Kita kasih tenor 6 tahun, bunganya 3,5% per tahun," sebut Harjanto.

Selain itu menurut Harjanto, besaran tarif pajak dipatok berbeda untuk setiap model mobil listrik. Oleh karena itu, pajak tidak akan lagi dibedakan berdasarkan tipe sedan dan sedan.

Menurut dia, pajak akan dibedakan berdasarkan kategori emisi yang dihasilkan mobil. Ketentuan itu akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2013 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Misalnya, untuk Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) akan dikenakan pajak 3 persen.

Lalu, untuk mobil bertipe flexy engine akan dikenakan pajak 8 persen. Namun untuk mobil listrik, nilai pajaknya hanya sekitar 0,5 persen dan bisa hampir gratis.

"Jadi makin turun emisi makin kecil [pajaknya]," ujar Harjanto.

detik, tirto

Mulai Meninggalkan Bisnis Minyak, Pertamina: Kami Tidak Punya Pilihan

[15 Aug] Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa era kejayaan minyak dan komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi Indonesia sudah mulai lewat. Pemeritah, kata Jokowi, akan fokus pada peningkatan kualitas SDM sebagai pondasi pembangunan ekonomi Indonesia.

"Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai, kejayaan komoditi SDA sudah hampir selesai, fondasi kita ke depan percayalah SDM kita yang berkualitas," ujar Jokowi.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi minyak masih terus berada dalam tren penurunan, setidaknya sejak tahun 2012. Terlebih dalam tahun terakhir, angka produksi migas selalu berkurang dari tahun ke tahun.

Penyebab utamanya adalah kondisi cadangan migas yang memang terbatas.

Menanggapi hal ini, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan Samsu menuturkan, pihaknya tengah melakukan diversifikasi untuk tidak hanya berkutat pada eksplorasi minyak dan gas saja, tetapi juga energi terbarukan.

"Sudah (diversifikasi), kami tidak punya pilihan," kata Dharmawan saat dijumpai dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Lebih lanjut, Dharmawan menyebutkan, ada lima pilar yang menjadi patokan perusahaan dalam upaya memperkuat energi terbarukan, yakni panas bumi, biofuel, green refineries, geo-source atau sumber-sumber energi lain selain panas bumi yang berasal dari alam, dan baterai & kendaraan listrik.

"Itu semua kami dalami dengan intens, kalau di sektor hulu, lebih kembangkan di panas bumi dan geo-source," jelas Dharmawan.

Kendati demikian, Dharmawan juga tidak mengesampingkan bisnis migas. Sebab, menurutnya perlu diingat juga bahwa sumber pendapatan perusahaan sampai hari ini dari proyek migas eksisting.

"Jadi, kami juga tetap kembangkan bagaimana itu sustainable karena dikaitkan dengan kilang yang sedang ditingkatkan, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri," pungkasnya.


Kondisi Sektor Minyak

"Kondisi cadangan migas kita [Indonesia] tidak berubah dalam 10 tahun terakhir. Kita hanya memiliki kurang dari 0,5% terhadap total cadangan minyak dunia. Begitu pun juga gas, tidak lebih dari 2% terhadap total cadangan gas dunia," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial dalam Forum Fasilitas Produksi Migas, Selasa (9/7/2019).

Di sisi lain, sumur-sumur migas yang sudah semakin tua pada akhirnya memang akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Wajar saja, semakin lama dieksploitasi, cadangan migas pada sumur tersebut akan semakin surut dan sulit diambil.

Selain itu sudah sejak lama industri minyak Tanah Air tidak dikejutkan dengan kabar penemuan cadangan raksasa migas raksasa (giant discovery).

Memang, sebelumnya SKK Migas pernah mengungkapkan adanya temuan cadangan migas raksasa. Melalui pusat data Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI), SKK Migas mampu memetakan potensi cadangan minyak dan gas besar di Indonesia.

"Dari pemetaan tersebut, IOGI mengevaluasi lebih lanjut 19 cekungan produksi yang memiliki 126 proven plays dan mendapatkan potensi sumber daya 'yet to find' sebesar 8,3 miliar setara barel minyak (boe)," tutur Dwi Soetjipto, Selasa (30/4/2019).

Seperti halnya penemuan cadangan gas yang signifikan di Wilayah Kerja Sakakemang, Sumatra Selatan. Dwi menuturkan, ditemukannya blok tersebut tidak terlepas dari hasil evaluasi SKK Migas dalam memetakan sepuluh area potensial giant discovery.

Selain Sumatra Selatan, lanjutnya, masih terdapat sembilan area potensial giant discovery lainnya yang berlokasi di Sumatra Utara, Sumatra Tengah, Tarakan Offshore, North East Java-Makassar Strait, Kutai Offshore, Buton Offshore, Northern Papua, Bird Body Papua, dan Warim Papua.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan terdapat lima cekungan yang berpotensi menemukan giant and significant discovery, yaitu Cekungan Sumatra Utara, Sumatra Selatan, North East Java, Kutai, dan Pre-Tertiary Passive Margin.

"Indonesia masih berpeluang menemukan paling tidak dua giant fields dengan masing-masing sumberdaya di tempat sebesar 770 juta boe," imbuhnya.

Dwi menambahkan, secara konkrit, kontribusi yang diberikan bukan hanya melalui analisis seperti 'yet to find', tetapi juga melalui Yearly Indonesia Upstream Oil and Gas Outlook, publikasi berkala setiap semester, focus group discussion, dan benchmarking tools yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan.

Adapun, merujuk pada data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) hingga Juni 2019 baru mencapai 89% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sebesar 2 juta barel setara minyak per hari (boepd).

Total lifting migas sebesar 1,8 juta boepd itu dengan rincian, lifting minyak 752 ribu barel per hari (bopd) dan lifting gas 1,06 juta boepd. Target lifting migas 2019 diproyeksikan tercapai di semester II-2019, mengingat 9 dari 11 proyek yang akan mulai berproduksi (onstream) di kuartal tiga dan kuartal empat tahun 2019.

Tanpa adanya penemuan cadangan migas baru, SKK Migas memperkirakan tren penurunan produksi akan terus berlanjut setidaknya hingga 2050. Sebagai informasi, saat ini Indonesia memiliki 210 Wilayah Kerja (WK) Migas. Namun 36 diantaranya sudah memasuki tahap terminasi. Sementara WK yang dalam tahap eksplorasi hanya 84.

Jumlah WK eksplorasi migas saat ini sudah turun jauh dibanding tahun 2013, dimana saat itu masih sebanyak 187.

cnbc indonesia

Sah! Presiden Jokowi Tandatangani Perpres, Mobil Listrik Resmi di Indonesia

[8 Aug] Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden terkait mobil listrik. Perpres itu diteken Jokowi pada Senin (5/8/2019)

"Oh sudah sudah sudah. Sudah saya tandatangani hari Senin pagi," kata Jokowi saat ditanya wartawan di Gedung ASEAN, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Jokowi berharap, perpres ini bisa mendorong agar pelaku industri otomotif segera membangun industri mobil listrik di indonesia.

"Kita tahu 60 persen dari mobil listrik kuncinya ada di baterainya. Dan bahan untuk membuat baterai dan lain lain ada di negara kita sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita nanti bisa mendahalui membangun industri mobil listrik yang murah dan kompetitif," kata Jokowi.

Sebelum diteken Jokowi, perumusan perpres mobil listrik ini sempat mengalami kendala. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan, kendala penerbitan perpres tersebut karena adanya pro-kontra di antara anggota Kabinet Kerja.

"Peraturan presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antar-menteri enggak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan," ujar Ignasius Jonan di Jakarta, Minggu (28/7/2019). Proses perdebatan panjang antar menteri itu terkait pembahasan komponen lokal yang kelak akan membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional.


Soal Keringanan Pajak

Pemerintah bakal memberi insentif kepada produsen mobil listrik untuk mengembangkan industrinya. Instentif itu berupa keringanan PPnBM

Namun, di sisi lain, pemerintah tak ingin kehilangan pemasukan negara dengan keringanan PPnBM yang diberikan kepada produsen mobil listrik.

Salah satu solusi yang diambil ialah keringanan PPnBM hanya diberikan kepada produsen mobil listrik dengan kapasitas mesin di bawah 3.000 cc

"Intinya akan mendorong road map electric vehicle dan penurunan emisi daripada (industri) otomotif," ujar Airlangga.

"Itu (PPnBM) sudah dibahas dengan DPR, karena itu ada range-nya. Untuk mobil di atas 3000 cc tetap PPnBM-nya tinggi," lanjut dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi saat ditanyai progres pembahasan peraturan presiden soal mobil listrik. "Tentunya seimbang juga dengan produksi-produksi yang lain. Jadi berapa pendapatan negara. Karena kalau nol juga (cek lagi), akibatnya pajak turun. Jadi ada batasnya juga yang diberikan. Sekali lagi, teknisnya oke," ucap dia.


Penuh 'Drama'

Terlepas dari itu semua, draf Perpres faktanya lahir dari perjalanan yang cukup singkat, namun penuh 'drama' menjelang diterbitkan.

Hal ini disampaikan salah satu tim perumusan Perpres kendaraan listrik, yaitu pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang mengaku ikut tergabung dalam perumusan Perpres kendaraan listrik yang dimulai pada 2017 silam itu.

Agus memaparkan saat itu pada 2017 ia diminta langsung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk masuk ke dalam tim perumusan pasca-kunjungan dari China.

"Awalnya saya diminta sama pak menteri ESDM (Jonan) di industrial meeting di Beijing, kemudian pulang dari sana kita, mendraf. Kira-kira Oktober ketemu di Bali, bersama Gaikindo dan sebagainya yang terlibat dengan kendaraan di Bali untuk mendengarkan, kapan mau dibuat ini (Perpres)," kata Agus ditemui di kawasan Jakarta Pusat, pada pekan lalu.

Menurut Agus, dari pertemuan itu muncul wacana untuk menghentikan peredaran mobil dengan mesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine/ICE) di Indonesia.

"Keputusan (pertemuan) adalah segera dan menteri ESDM mengatakan, lepas 2040 combustion engine (mesin konvensional tidak diperkenankan lagi, seperti di Eropa 2030 dan seterusnya," ujar Agus kemudian.

Pasca pertemuan yang tidak disebutkan waktu atau tanggal tepatnya, ia mengatakan kemudian dibuatlah draf tahap pertama. Draft itu selanjutnya diedarkan ke seluruh elit pemerintah terkait, salah satunya Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Lalu dari situ dibuatlah draf pertama, dan kemudian draf itu diedarkan mengikuti prosedur pembuatan peraturan perundang undangan sesuai Undang-Undang (UU) 12 tahun 2011, itu diedarkan ke Kementerian," ungkapnya.


Perdebatan di Kemenperin

Draft ditolak Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, alasannya Indonesia tidak siap jika harus meloncat ke kendaraan murni listrik dalam jangka waktu yang dinilainya sangat singkat. Draf pun mengalami kemunduran hingga terkatung-katung sampai delapan bulan kemudian.

Perlu dipahami bahwa Perpres memang isinya hanya akan menjadi payung hukum buat kendaraan bertenaga murni listrik. Sementara Kemenperin ingin agar regulasi mendukung kendaraan hybrid hingga hidrogen.

"Karena Kemenperin tak setuju dengan isinya, kalau hanya EV, dia maunya hybrid dan hidrogen," katanya.

Kata Agus dari sana terjadi perdebatan 'sengit'. Penolakan pun bermunculan. Agus bilang Kemenperin melakukan protes bahwa seharusnya yang menjadi motor penggerak regulasi kendaraan listrik bukanlah ESDM.

"Ya lobi industri mobil ikut serta meskipun pada waktu dipaksa di Bali (pertemuan) oleh pak menteri ESDM mereka (Kemenperin) diam saja setuju," ucap Agus.


Ada Kepentingan 2 Negara

Di balik regulasi kendaraan listrik terdapat kepentingan dua negara yaitu Jepang dan China yang disampaikan para Kementerian terkait.

Dijelaskan Agus, Perpres tersebut bisa mengakomodir kebutuhan produsen China. Produsen China diketahui kemampuannya sangat baik untuk meracik kendaraan listrik.

Sementara regulasi untuk kendaraan hybrid menjadi keinginan produsen Jepang. Ketidaksiapan Jepang langsung loncat ke era mobil murni listrik memang cukup mendasar mengingat dana investasi yang sudah ditanamkan ke Indonesia cukup banyak dalam bentuk kendaraan konvensional.

Sebagai contoh raksasa otomotif Jepang, Toyota. Perusahaan itu sejak tahun 2015 hingga 2017 nilai investasinya di Indonesia telah mencapai Rp 20 triliun. Ini belum termasuk investasi triliunan sebelumnya. Ini baru satu merek otomotif asal Jepang, belum termasuk Honda, Mitsubishi, Nissan dan Suzuki dan merek motor Honda dan Yamaha.

Melihat angka tersebut praktis beralih ke era kendaraan listrik dalam waktu cepat dinilai bakal merugikan manufaktur Jepang. Kemenperin pun meminta ada aturan khusus yang menjadi pendukung pengembangan industri mobil hybrid, hingga kendaraan hidrogen di Tanah Air.

"Kemudian saya sempat bertemu dengan Menteri Perindustrian lalu saya tanya, mengapa itu? Dia jawab "masa cuma EV (electric vehicle), hybrid juga dong, hybrid dan hidrogen itu adalah kepentingan Jepang, kalau EV itu China. Kemenperin minta itu (hybrid) masuk (dalam regulasi)"," ucap Agus menirukan ucapan Airlangga.


Diambilalih Luhut

Setelah tidak menemui titik terang, akhirnya perumusan Perpres kendaraan listrik diambilalih Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) Luhut Binsar Panjaitan.

Melihat koordinasi yang alok antar Kementerian, Luhut lantas melakukan adendum pada draft yang akan mengubah wajah industri otomotif dalam negeri. Di tangan Luhut, Perpres kendaraan listrik mengalami perubahan untuk menyesuaikan industri otomotif yang sudah berjalan dan akan berjalan.

"Saya bilang ya sudah, kalian itu apply saja, karena lama menunggunya, akhirnya diambil oleh 'menteri serbabisa' Pak Luhut. Jadilah draftnya beberapa kali, nambah ini nambah itu," imbuh Agus.

Draft kendaraan listrik terus mengalami penyesuaian, hingga akhirnya pada tahun lalu sempat terjadi perdebatan lagi. Kali ini ada permintaan insentif dari pelaku industri. Untuk poin ini telah mendapat restu dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah juga akan merevisi aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Regulasi ini membuat penghitungan pajak kendaraan bukan lagi berdasarkan bentuk, melainkan emisi yang dikeluarkan. Dasar hukum PP PPnBM melalui UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, serta PP Nomor 41 Tahun 2013.

Ada satu hal paling krusial, yaitu beleid tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Ketentuan TKDN termasuk yang menyulitkan program percepatan kendaraan listrik. Poin ini menyangkut tekni dan mengukur kemampuan para pemain, dan bagaimana pemain menjalankan instruksi pemerintah.

"Oh ya Kemenperin minta ada insentif, masuklah insentif dan menteri keuangan setuju, pada saat awal tahun itu bahwa hampir semua menteri setuju isinya," ungkap dia.

Perpres mobil listrik diketahui memiliki dasar hukum berdasarkan UU 1945, UU Kepabeanan, UU Energi, UU Lalu Lintas, UU Ketenagalistrikan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perindustrian, termasuk PP 41 Tahun 2013.

Dua pekan lalu saat mengunjungi Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan Perpres itu sudah rampung dan siap ditandatangani Jokowi. Namun hingga hari ini belum ada kabar kelanjutannya.

kompas 1, kompas 2, cnn indonesia

Dengan Total 42 Triliun Rupiah, Softbank Juga Investasi Mobil Listrik di Indonesia

[29 Jul] SoftBank menyatakan komitmennya untuk masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bos SoftBank Masayoshi Son kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan hari ini (29/7/2019) di Istana Negara.

Masayoshi Son mengatakan SoftBank ingin kembali berinvestasi US$2 miliar atau setara Rp 28 triliun (asumsi US$1 = Rp 14.000). Sebelum SoftBank mengklaim sudah menginvestasikan US$ 2 miliar di Indonesia.

"Teman saya Menteri Luhut [Menko Maritim] meminta kami menaikkan investasi. Jadi saya ingin investasi lebih. Kami ingin investasi di Grab dan berinvestasi di perusahaan lainnya," ujar Masayoshi di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan pemerintah dan SoftBank sudah berdiskusi dengan tentang investasi tersebut. Kemungkinan yang akan dilirik para startup kecil potensial, tidak hanya startup besar seperti Grab dan Tokopedia.

"Masayoshi ingin investasi lebih ke Indonesia khususnya untuk kendaraan listrik, baterai lithium dan platform lainnya untuk infrastruktur mobil listrik," jelas Luhut.

Luhut menjelaskan SoftBank akan membangun satu ekosistem mulai yang pembangunan baterai lithium, sepeda motor, bus, mobil listrik sampai stasiun pengisian daya.

"Di Jakarta kita mau bikin pilot project pertama jadi cuaca yang jelek itu bisa teratasi. Kita target dalam waktu 3 tahun ini harus selesai," jelas Luhut.

"[Mereka sudah investasi] US$ 2 miliar. Dia (SoftBank) tambah lagi US$ 2 miliar, tadi presiden dia tambah lagi mungkin US$1 miliar jadi mungkin bisa US$5 miliar dalam 3 tahun ke depan ini," tambah Luhut.


Berikut Bangun Ekosistem

Perusahaan multinasional Softbank Group berkomitmen melakukan investasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Hal itu dipicu dari ketertarikan Softbank terhadap potensi energi terbarukan di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada satu sektor, Softbank akan investasi membangun ekosistem yang baik.

"Kita kaji potensinya tetapi kami sangat tertarik dan akan investasi di ekosistem," ujar Chairman Softbank Masayoshi Son usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (29/7).

Selain investasi pada kendaraan listrik, Softbank juga tertarik untuk membangun tempat pengisian listrik bagi kendaraan listrik. Investasi tersebut dinilai akan memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Komitmen tersebut juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bilang Softbank akan membangun ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

"Jadi satu ekosistem yang akan dibangun mulai dari pembangunan lithium battery, sepeda motor, bis, electric vehicle sampai kepada station charging-nya," terang Luhut.

Pengembangan tersebut akan dimulai selama 3 tahun ke depan. Jakarta akan dijadikan sebagai pilot project dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik tersebut.


Softbank Juga Rombak Grab Dengan Mobil Listrik

Setelah mendapatkan suntikan modal sebesar US$ 2 miliar dari Softbank, Grab akan menggunakannya investasi tersebut sebagai pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Presiden of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan nantinya juga Grab akan menggunakan kendaraan listrik.

"Jadi tadi yang dibicarakan dengan Masayoshi Son (CEO Softbank), Presiden, dan Pak Luhut adalah penggunaan electric vehicle," kata Ridzki di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Bahkan, kata Ridzki, Masayoshi Son juga memberikan alternatif atau jenis kendaraan listrik yang lebih terjangkau. Saat ini, perusahaan yang komit memproduksi kendaraan listrik di Indonesia adalah Hyundai. Namun, Grab masih terbuka membuka terhadap perusahaan lain dalam hal penggunaannya.

"Hyundai memang salah satu mitra kita untuk pengembangan ekosistem electric vehicle, tapi nanti kita lihat juga beberapa partners lain yang memungkinkan apalagi invest dari Softbank yang bisa membantu penetrasi," jelas dia.

Saat ini, lanjut Ridzki, Grab akan mengutamakan investasi Softbank untuk pembangunan ekosistem atau infrastruktur dasar kendaraan listrik di Jakarya. Mulai dari baterai lithium, stasiun bahan bakar, hingga kendaraannya.

Bahkan, Grab Indonesia akan memetakan wilayah mana saja yang cocok untuk diimplementasikan kendaraan listrik.

Selain itu, Ridzki mengatakan, investasi Softbank juga akan dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan Grab Indonesia. Seperti pembangunan markas baru, Grabfood, hingga pelayanan kesehatan.

"Nomor satu tentu produktivitasnya, misalnya untuk transport dan food merchants tentunya membantu penjualannya. Tapi tadi banyak juga cabang lainnya yang kita akan masuk untuk health, bahkan mungkin education," ungkap dia.

cnbc indonesia, kontan, detik

Hyundai Bangun Pabrik Mobil Listrik untuk Indonesia di Karawang

[26 Jul] Hari ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan perwakilan Hyundai. Pertemuan ini menindaklanjuti rencana investasi perusahaan asal Korea Selatan tersebut.

Luhut mengatakan, Hyundai akan investasi US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun untuk mobil listrik.

"Hyundai mau investasi mungkin US$ 1 miliar kira-kira," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Dia bilang Hyundai bakal membangun pabrik mobil listrik itu di Karawang, Jawa Barat.

"Dan sudah dapat tanah di Karawang," ujarnya.

Luhut bilang, pada November nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ke Seoul, Korea Selatan. Jokowi akan menyaksikan peresmian investasi tersebut.

"Nanti November mereka akan tanda tangan di Seoul bersama, nanti disaksikan dua presiden, Presiden Jokowi dan Presiden Korea," terangnya.


Bangun Dua Pabrik

Pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Rencananya, Hyundai mau bikin 2 pabrik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Hyundai akan investasi US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun (kurs 14.000) di Karawang. Untuk pabrik selanjutnya, pemerintah akan menawarkan di Jawa Tengah. Untuk pabrik kedua belum diketahui nilai investasinya.

"Dia nanti mau bikin 2 pabrik, bikin satu di situ (Karawang), dan kita tawarkan satu lagi di Jawa Tengah," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

"(US$ 1 miliar) satu yang ini (Karawang), bertahap," tambahnya.

Luhut tak ingat kapasitas pabrik yang bakal dibangun di Karawang. Namun, dia bilang kapasitasnya cukup besar.

Luhut mengatakan, peletakan batu pertama (groundbreaking) akan dilakukan secepatnya begitu izin-izin rampung.

" Segera itu aja, sekarang izinnya kita proses supaya selesai segera," tutupnya.

detik 1, detik 2

Menperin: Toyota dan Hyundai Siap Investasi Rp 50 Triliun untuk Kendaraan Listrik

[18 Jul] Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, dua produsen besar siap berinvestasi di Indonesia untuk kendaraan listrik. Kedua perusahaan tersebut siap mengucurkan dana sebesar Rp 50 triliun ke Indonesia dalam jngka waktu lima tahun ke depan.

"Sudah ada dua pabrikan besar yaitu Toyota dan Hyundai yang siap untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di sektor kendaraan listrik dengan nilai total investasi mencapai 50 Triliun rupiah untuk 5 tahun yang akan datang," ujar Airlangga dalam sambutannya di acara GIIAS, Tangerang, Kamis (18/7/2019).

Airlangga menambahkan, dana tersebut dikucurkan hanya untuk tahap awal. Nantinya, akan masuk dana besar untuk investasi komponen penunjang seperti baterai.

"Sehingga saya optimis bahwa dalam waktu 5 tahun yang akan datang saya menargetkan akan ada Rp 100 Triliun investasi baru di sektor otomotif," kata Airlangga.

Selain itu, lanjut Airlangga, saat ini sedang dilakukan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PPnBM Kendaraan Bermotor.

Dalam RPP tersebut, besaran tarif PPnBM yang saat ini dihitung berdasarkan kapasitas mesin akan ditambahkan parameter penghitungan baru yaitu konsumsi bahan bakar dan emisi CO2.  "Di mana pada tahun 2025 ditargetkan produksi kendaraan roda empat emisi karbon rendah dan kendaraan listrik mencapai sekitar 20 persen dari total produksi nasional," ucap dia.

kompas

TransJakarta Mulai Pakai Bus Listrik Di Koridor Berikut

[24 Jun] PT Transportasi Jakarta mengakui sudah siap memakai bus listrik Transjakartapada armada mereka. Target mereka, bus listrik akan digunakan pada koridor satu Bundaran Hotel Indonesia sampai Kota dan koridor enam Ragunan sampai Kuningan. "Koridor 1 itu dari HI sampai Kota tapi kita akan awali dari Senayan sampai Monas karena disitu kita bisa muter yah. Koridor 6 itu dari Ragunan sampai Kuningan," kata Direktur Utama Transjakarya, Agung Wicaksono di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 23 Juni 2019. Agung menjelaskan di dua koridor itu ada sekitar 140 kendaraan yang beroperasi. Jadi, target awal mereka akan mengganti sebanyak 140 bus menjadi bus listrik. "Untuk koridor 1 saja saat ini itu dari HI itu ada 80 armada dengan jumlah pelanggan itu lebih dari 90 ribu orang per hari. Kalau koridor 6 itu sekitar 40 ribu pelanggan. Katakanlah kalau 2 koridor itu kita jalankan ada 150 ribu orang akan diangkut dengan bus listrik perharinya," kata dia. Dia menambahkan biaya membeli bus listrik di awal memang lebih mahal ketimbang bus yang ada sekarang. Namun, biaya operasionalnya lebih murah. Sejauh ini diketahui pihaknya sudah melakukan uji coba. Sebanyak tiga bus dipakai uji coba di tempat-tempat wisata Ibu Kota, seperti di Monumen Nasional alias Monas dan beberapa tempat wisata lainnya. "Tadi ada informasi kan biaya bus listrik sekitar 2 kali lipat dari bus konvensional, dari bus solar, jadi boleh dikatakan akan lebih mahal di awal. Tapi seperti yang saya sampaikan, biaya operasional lebih murah, biaya perawatan lebih murah," ujarnya.

tempo

Cari "SPLU PLN" di Google Maps Untuk Temukan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

[27 Aug] PT PLN (Persero) mendukung perkembangan teknologi ramah lingkungan ini dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan, salah satunya berupa Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU). Saat ini, PLN sudah menyediakan sedikitnya 875 SPLU yang tersebar di sejumlah kota Indonesia.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka mengungkapkan, SPLU yang dikembangkan PLN sejak 2015 ini, antara lain dapat dijumpai di Jakarta, Bandung, Bangka Belitung, Riau dan Kepulauan Riau, Muara Bungo, Bengkulu, Lampung, Manado, Gorontalo, Palu, Kotamobagu, Yogyakarta, Bali, Makassar, dan masih banyak lagi.

SPLU di Jakarta sendiri, sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2016 sampai dengan akhir Juli 2017 telah terpasang di 542 titik. Keberadaan SPLU akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan konsumen, termasuk kebutuhan pengisian energi kendaraan listrik di tempat umum.

Tahun ini, ditargetkan sudah ada 1.000 unit SPLU khusus di Jakarta. Lokasi SPLU-SPLU ini dapat ditemukan melalui aplikasi Google Maps dengan kata kunci “SPLU PLN”.

“Hal ini sudah dipersiapkan sejak lama untuk menjawab tantangan di masa depan. Saat ini kendaraan listrik sudah banyak bermunculan. Ini tak hanya hemat energi, tapi juga ramah lingkungan. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi ini, PLN sudah menyiapkan SPLU dari jauh-jauh hari. Kami yakin bisa memenuhi ketersediaan SPLU dengan kualitas maksimal, apalagi daya pasok energi listrik juga banyak dipasok dari pembangkit baru yang berasal dari program 35.000 MW," ujarnya dalam rilis di Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Inovasi PLN sebagai infrastruktur pengisian kendaraan listrik ini, kata dia, pada awalnya dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di tempat umum, seperti untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau pedagang kaki lima (PKL). Seiring dengan berkembangnya teknologi, SPLU pun dapat digunakan untuk mengisi ulang energi kendaraan listrik.

Menurutnya, SPLU Beji Lintar mengadopsi sistem prabayar. Untuk menggunakannya, masyarakat perlu mengisi pulsa (stroom) kWh meter dengan membeli token listrik melalui Payment Point Online Bank (PPOB), ATM, minimarket, dan lain-lain dengan menyebutkan ID Pelanggan atau nomor kWh Meter yang tercantum di SPLU yang akan digunakan.

"SPLU sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe hook yang dapat ditemui di tiang-tiang milik PLN, dan tipe standing yang menjadi suatu bangunan tersendiri. SPLU tipe hook terdiri dari 2 kWh Meter dan setiap meter memiliki daya 5.500 VA sedangkan SPLU tipe standing terdiri dari 4 kWh Meter," imbuhnya.

Made menenerangkan, daya dari masing-masing kWh Meter tersebut juga bisa ditingkatkan menjadi 11.000 VA. Dengan kapasitas daya tersebut, SPLU mampu menyuplai listrik untuk charging kendaraan listrik yang memiliki daya bervariasi antara kisaran 500 –2.500 Watt.

"Masyarakat dapat meminta kepada PLN untuk memasangkan SPLU di lokasi yang diinginkan agar kebutuhan energi listriknya dapat terpenuhi, termasuk sebagai charging station kendaraan listrik yang akan lebih pas bila diletakkan di tempat parkir," tuturnya.

Selain SPLU, tambah Made, PLN juga mulai menggunakan kendaraan listrik, seperti motor listrik, untuk petugas ULC (Unit Layanan Cepat). Motor listrik merupakaan kendaraan masa depan yang efisien dan ramah lingkungan. "Kendaraan ini baru digunakan PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya). Selanjutnya, diharapkan dapat diterapkan di Unit-unit pelayanan PLN lainnya karena sangat ramah lingkungan," tandas Made.

sumber: sindonews

Indonesia Masuk 10 Besar Penghasil Energi Terbaharukan

[16 Feb] Energi memiliki peran penting dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Terlebih, saat ini hampir semua aktivitas manusia sangat tergantung pada energi.

Namun, dengan jumlah populasi dunia yang meningkat jumlah energi yang dibutuhkan pun terus bertambah. Sehingga kini banyak negara yang mulai membuat alternatif sumber energi atau yang sering disebut sebagai energi terbarukan.

Data dari International Energy Agency dan World Health Organization yang dihimpun oleh The Eco Experts memperlihatkan daftar 132 negara yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan energi terbarukan.

Indonesia berhasil masuk dalam sepuluh besar sebagai negara penghasil energi terbarukan terbesar di dunia.
Berikut daftar negara dengan jumlah energi terbarukan terbesar melansir laman Business Insider, Kamis (16/2/2017):

1. China
Kontribusi energi: 342.880 TOE (setara ton minyak)

2. India
Kontribusi energi: 208.689 TOE

3. Amerika Serikat
Kontribusi energi: 152.315 TOE
4. Brazil
Kontribusi energi: 116.987 TOE

5. Nigeria
Kontribusi energi: 109.065 TOE

6. Indonesia
Kontribusi energi: 77.649 TOE

7. Kanada
Kontribusi energi: 50.127 TOE

8. Ethiopia
Kontribusi energi: 45.507 TOE.

sumber liputan6

Dengan Energi Terbaharukan, Biaya Listrik Lebih Murah

[10 Feb] Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menyambut baik hadirnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Melalui aturan ini, Sofyan optimis harga listrik semakin murah utamanya untuk wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan perhitungannya, sepanjang pembelian listrik lebih murah dari BPP (Biaya Pokok Produksi) maka pembelian listrik akan menurunkan tarif listrik pada daerah tempat dibangunnya pembangkit EBT. Di mana jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan yaitu, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTA, PLTBm, PLTBg, PLTSa, dan PLTP.

"Misalnya BPP Rp1.000 per kwh, ada EBT Rp850 per kwh. Nah yang BPP Rp1.000 akan turun sedikit karena masuknya EBT. Tarif nasional ini harga lebih baik, harga pokok produksi masing-masing daerah akan semakin baik," ujarnya di kantor Direktorat Jenderal Gatrik, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Dia menjelaskan, perhitungan tersebut sesuai dengan aturan dalam Permen ESDM No.12/2017. Untuk EBT pembelian listrik maksimal 85 persen dari BPP di masing-masing daerah. "Misalkan di Nusa Tenggara Timur berapa BPP disitu, kan mereka masih banyak diesel kita hitung disitu, nanti dihitung 85% dari harga pokok produksi di NTT," katanya.

Karena dalam aturan Permen ESDM No.12/2017 menggunakan perhitungan pembelian tenaga listrik paling tinggi sebesar 85% dari BPP setempat, maka prioritas pengembangan EBT difokuskan untuk wilayah timur. Pasalnya untuk wilayah barat harga listrik sudah murah.

"Memang untuk Indonesia timur Sulawesi, Kalimantan. Karena energi primer Sumatera dan Jawa sudah murah, kan yang masih mahal di timur, oleh karena itu masuknya EBT ya lebih baik lagi," ujarnya.

sumber: okezone

Demi Energi Bersih Indonesia Dapat Hibah Dari World Bank 733 Milyar Rupiah

[10 Feb] Dewan Eksekutif World Bank menyetujui hibah sebesar USD55,25 juta atau Rp733,3 miliar (nilai tukar Rp13.273 per USD) untuk mendukung proyek Pengembangan Hulu Energi Panas Bumi di Indonesia, yang bertujuan memfasilitasi investasi pembangkit listrik panas bumi.

Hibah ini memiliki dua komponen dengan tujuan yang berbeda. Clean Technology Fund (CTF) memberi kontribusi USD49 juta untuk mendukung pengembangan infrastruktur serta pengeboran eksplorasi. Global Environment Facility (GEF) memberi kontribusi USD6,25 juta untuk mendukung bantuan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terkait eksplorasi tenaga panas bumi, termasuk proses pelaksanaan kebijakan perlindungan (safeguards due diligence).

Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah BUMN pendanaan infrastruktur, akan mendanai proyek ini dengan jumlah yang sama dengan pendanaan dari CTF. Tenaga panas bumi adalah sumber energi terbarukan terbesar kedua di Indonesia setelah tenaga air, dan menjadi alternatif sumber tenaga yang bersih, terhadap pembangkit listrik tenaga batubara. Sekitar 30 juta penduduk Indonesia atau 12% dari total populasi yang belum memiliki akses listrik modern dan handal.

Terbatasnya listrik menghambat potensi pertumbuhan Indonesia dan membatasi peluang masa depan bagi jutaan penduduk Indonesia. Hibah ini akan membantu mengembangkan potensi panas bumi Indonesia yang sangat besar,  kata Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2/2017).

Bank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mencapai akses listrk 100 persen yang modern dan handal secepat mungkin.

Proyek Pengembangan Hulu Tenaga Panas Bumi juga akan mendukung upaya Indonesia untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, dan mencapai sasaran Indonesia di tahun 2025, yaitu porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer naik menjadi 23 persen.

Sasaran lain dari proyek ini adalah memperluas akses energi yang lebih merata ke seluruh pelosok Indonesia.

Proyek ini memberi penekanan khusus untuk kawasan timur Indonesia, yang memiliki persentase keluarga tanpa listrik modern dan handal yang jauh lebih tinggi, kata Senior Energy Specialist Bank Dunia, Peter Johansen.

Dukungan Bank Dunia untuk mengembangkan tenaga panas bumi di Indonesia merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia di Indonesia. Kerangka kerja tersebut memberi penekanan terhadap prioritas-prioritas Indonesia yang bisa membawa dampak perubahan besar.

sumber: okezone

Harga Gas Mahal, PLN Pilih Impor

[8 Feb] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan impor liquefied natural gas (LNG) untuk pembangkit listrik hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP).

Namun, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan impor LNG. Menurut Iwan, PLN lebih memilih impor, lantaran harga gas di di dalam negeri terbilang mahal.

"Belum (rencana impor). Itu terjadi sebagai opsi terakhir atau harga (gas dalam negeri) tidak memenuhi keekonomian," tuturnya, di Hotel Sangrilla, Jakarta.

sumber: okezone

Pertamina Kembangkan Elpiji Murah Dari Batu Bara

[17 Jan] Pertamina bersama dengan pemerintah mengembangkan energi baru dari batubara menggantikan fungsi elpiji yang berbiaya lebih murah.

"Energi lain tersebut adalah mengubah batubara muda kalori rendah menjadi dimetil eter dan ethanol. Dimetil eter ini bisa menggantikan fungsi elpiji dan lebih murah sekitar 20 persen," kata Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang di Jakarta, Selasa.

Saat ini, jelas dia seperti dilansir Antara, perkembangannya masih dikaji total, salah satunya melalui Kementerian Perindustrian.

Ia menjelaskan hal tersebut dikembangkan karena pasokan elpiji masih menjadi kendala, karena sumber daya-nya yang terus berkurang.

Menurutnya gas di Indonesia semakin lama semakin ringan, atau kandungannya semakin berkurang kualitasnya. Akibat dari hal tersebut hasil elpiji semakin turun.

Hal yang sama juga dialami di beberapa negara di luar negeri, bahwa kandungan elpiji semakin berkurang. "Ke depannya elpiji itu juga semakin sulit untuk memenuhi pasokan," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa belum mengetahui kandungan gas yang berada di Blok Masela, Maluku serta ketersediaan kandungan elpiji-nya. Jika kadar gas makin ringan berarti kandungan elpiji-nya sedikt.

Kondisi sekarang, Indonesia masih impor gas sebanyak 65 persen dari kebutuhan. Kedepannya juga diprediksi masih akan terus impor dan bahkan cenderung mengalami kenaikan.

Ia juga menjelaskan bahwa konsumsi elpiji masih banyak menemui tepat sasaran, atau masih banyak masyarakat yang mampu masih menggunakan elpiji bersubsidi. Padahal elpiji bersubsidi diperuntukan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Elpiji yang termasuk subsidi adalah yang memiliki kapasitas 3 kilogram. (gor)

sumber: beritasatu

Cadangan Minyak Indonesia Turun 20 Persen

[2 Sept] Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dengan kenyataan menipisnya cadangan minyak dan gas dalam beberapa tahun terakhir.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Ke giatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, produksi minyak mentah Indonesia akan turun rata-rata 20 persen per tahun. Bahkan, dalam 2-5 tahun ke depan hanya akan menyisakan 500.000 barel per hari (bph).

“Hal yang terberat saat ini adalah cadangan migas yang semakin tipis, sementara pencarian sumur baru sangat minim. Kalaupun dilakukan pengeboran, biasanya 90 persen hanya menghasilkan air, dan kandungan mi gasnya 10 persen saja,” ujar Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usa ha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z Yunus pada Sosialisasi Industri Hulu Migas yang digelar Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Kan tor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Ia menyebutkan, beberapa tahun ke belakang, setiap sumur biasanya mampu memproduksi minyak mentah antara 1,2-1,5 juta barel per hari. Sementara saat ini, minyak Indonesia berada pada rata-rata produksi 830.000-850.000 bph.

“Jumlah itu pun sudah dinilai baik. Kalau dulu kita masih bisa bicara produksi 1,2 juta-1,5 juta bph. Hampir sebagian besar pengeboran menghasilkan minyak. Kalau sekarang sebagian besar pengeboran yang keluar adalah air lebih dari separuh, sekarang 1.000 bph per lapangan sudah bagus,” katanya.

Taslim mengungkapkan, minimnya produksi yang rendah karena sumur-sumur tua yang tidak produktif. Di sisi lain, penemuan sumur baru yang memiliki nilai ekonomis sangat sedikit. Bahkan, kegiatan pengeboran sudah dihentikan karena sumber minyak yang semakin habis. Sebagai upaya lain, saat ini produksi minyak mentah lebih mengandalkan kilang lepas pantai atau offshore.

Berdasarkan data SKK Migas, produksi rata-rata minyak pada Juli 2016 mencapai 834.700 barel per hari (bph), naik 696 bph dibandingkan realisasi 30 Juni 2016, yang produksi rata-ratanya sebesar 834.004 bph. Realisasi produksi siap jual atau lifting minyak pada semester I/2016 mencapai 817.009 bph. Ada perbedaan lebih dari 16 ribu bph antara realisasi lifting dan produksi.

Target lifting minyak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun ini sebesar 820.000 bph. Tahun lalu target lifting minyak tidak tercapai. Realisasi lifting hanya sebesar 777.600 bph dari target 825.000 bph.

Sementara itu, kebutuhan mi nyak nasional rata-rata mencapai 1,4 juta bph dan diprediksi akan mencapai 2 juta bph pada 2025. Sementara itu, produksi rata-rata gas bumi per 30 Juli 2016 sebesar 7.962 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), turun tipis dibanding realisasi 30 Juni 2016 yang mencapai 7.985 MMSCFD.

Target dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 6.440 MMSCFD. Terdapat empat kontributor utama lifting minyak sepanjang paruh pertama tahun ini, yaitu blok Rokan yang dioperatori PT Chevron Pacific Indonesia, blok Cepu yang dioperatori Exxon Mobil Cepu Ltd, Wilayah Kerja PT Pertamina EP, dan blok Mahakam yang dioperatori Total E&P Indonesie.

Keempatnya menyumbang lebih dari 65 persen lifting minyak nasional Menilik dari sisi investasi, pada semester I-2016 tercatat sebesar USD5,65 miliar atau sekitar Rp76.3 triliun. Investasi untuk eksplorasi sebesar 367 juta dolar AS untuk kegiatan pengembangan 845 juta dolar AS, kegiatan produksi 3,922 miliar dolar AS, dan administrasi senilai 521 juta dolar AS.

okezone

Bahas Potensi Raksasa dari Panas Bumi di Indonesia Pakar Berkumpul

[10 Aug] Indonesia adalah negara dengan sumber kekayaan alam melimpah. Di sektor energi, sumber energi panas bumi pun tercatat cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam upaya optimalisasi sumber-sumber energi tersebut, hari ini digelar The 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC).

Acara yang akan berlangsung selama 3 hari sejak Rabu-Jumat (10-12 Agustus 2016) ini berisikan serangkaian acara seminar dan diskusi membahas berbagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber energi panas bumi.

Dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), secara garis besar rangkaian acara ini akan membahas Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia.

Sumber energi panas bumi atau yang lebih dikenal dengan geothermal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan lebih murah.

Dihadirkan berbagai pembicara dalam dan luar negeri yang akan berbagi pengalaman pengembangan sumber energi panas bumi di seluruh dunia. Dari diskusi tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan ini.

Tak hanya seminar dan diskusi, sepanjang acara juga diisi oleh 45 booth pameran teknologi terkini dalam hal pemanfaatan panas bumi menjadi energi listrik yang dapat dijadikan rekomendasi untuk diterapkan di Indonesia.

Pada kegiatan ini juga menjadi ajang yang mempertemukan antara pemangku kebijakan dengan para investor potensial untuk dapat mengembangkan pembangkit listrik energi panas bumi di Indonesia.

Selain JK, akan hadir pula Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad.

Hadir pula Ketua Asosiasi Geothermal Indonesia Abadi Poernomo, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana, perwakilan negara-negara sahabat dan asosiasi panas bumi internasional serta sejumlah pemangku kebijakan lainnya.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan mengandalkan potensi energi panas bumi di Tanah Air saja seluruhnya bisa mencapai 35 ribu mw. Akan tetapi, yang terpakai baru 1,5 gigawatt (gw) atau 1.500 mw.

sumber: detik, okezone