Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, persentase jumlah impor BBM dari Singapura ke Indonesia masih tinggi. Sebab itu, dia berharap Presiden mendatang harus bisa membawa Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi dan mengurangi ketergantungan impor dari Singapura.
“Bagaimana kita bisa mandiri dan menumbuhkan ketahanan energi kalau masih tergantung sama impor,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Mamit, impor BBM menyebabkan keuangan negara defisit. Kebutuhan BBM tercatat mencapai 1,4 juta barel per hari (bph). Sementara kapasitas kilang minyak Indonesia hanya sekitar 1,1 juta bph. Kondisi ini diperparah dengan produksi minyak Indonesia yang hanya sekitar 800 ribu bph.
Dari 800 ribu bph itu, kata dia, sekitar 600 ribu bph yang dapat diolah di kilang Pertamina. Untuk memenuhi kekurangan, pemerintah terpaksa mengimpor minyak mentah sekitar 400 bph dan impor BBM sekitar 500 bph.
Mamit mengatakan, untuk mengatasi kekurangan BBM idealnya dengan meningkatkan produksi migas. Namun, hal itu bukan perkara mudah karena lapangan-lapangan migas Indonesia sudah berumur tua dan belum ada lagi penemuan lapangan migas yang cukup besar.
“Upaya yang dilakukan untuk menekan impor BBM serta meningkatkan ketahanan energi adalah mandatori BBN (bahan bakar nabati) ke BBM dan membangun kilang minyak,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, stok minyak Indonesia hanya cukup untuk empat hari. Sedangkan cadangan operasional yang disiapkan Pertamina sekitar 22 hari.
“Jika Indonesia terlibat perang, maka ketahanan energinya hanya mampu bertahan 4 hari. Hal ini jauh berbeda dengan Singapura yang memiliki cadangan operasional BBM sebanyak 90 hari,” ujar Mamit.
Karena itu, kata Mamit, pekerjaan Presiden mendatang sangat berat dalam menciptakan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor.
Hal senada disampaikan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria. Menurut dia, tantangan Presiden baru bagaimana meningkatkan produksi minyak nasional.
Menurut Sofyano, target produksi minyak dalam 10 tahun pemerintahan terakhir terus merosot. Dari produksi 870 ribu bph yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 kembali meleset. Produksi tahun ini hanya tercapai kurang dari 820 ribu bph dan kini ditetapkan 810 ribu bph dalam APBN Perubahan 2014.
“Akankah Presiden dan Wapres baru nanti mampu menggenjot target produksi sejuta barel, kita lihat saja,” ujarnya.
Dia mengatakan, target produksi minyak satu juta bph tahun ini gagal total. Padahal, jika itu direalisasikan bisa mengurangi ketergantungan dari impor.
Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbawa Yudhi Sadewa mengatakan, selama ini Indonesia tergantung pada impor produk minyak dari Singapura. Padahal, Indonesia memiliki kemampuan menciptakan ketahanan energi.
Karena itu, setiap capres-cawapres harus membuat kebijakan yang jelas bagaimana mensinergikan sumber daya alam yang berlimpah untuk menciptakan ketahahan energi.
“Tapi kebijakan itu harus dilakukan lintas sektoral. Kalau dilakukan sendiri-sendiri tidak akan jalan,” ingatnya.
Purbawa menyatakan, menciptakan ketahanan energi bisa dimulai dengan membangun kilang untuk menambah stok di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memproyeksi, nilai impor minyak mentah dan produk BBM di 2019 bakal menghabiskan dana Rp 1,8 triliun per harinya. Itu terjadi jika Indonesia tidak mampu mengurangi ketergantung impor minyak mentah dan produk BBM.
“Saat ini saja impor minyak mentah dan produk BBM mencapai 120 juta dolar AS per hari. Habis uang jika terus didiamkan,” kata Wacik.
Menurut Wacik, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan impor energi secara bertahap. Meski pelan, setidaknya tindakan itu dilakukan secara cepat sehingga mengurangi beban anggaran ke depannya.
Sumber: rmol
Tidak ada komentar:
Posting Komentar